Dinda-Yandi Manfaatkan Bangunan Dinasti dan Feodalisme di Bima Lewat RSUD

Bagikan Berita:

Mataram. GemaNTB.com – Feodalisme adalah sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan besar kepada golongan bangsawan yang di dalam jabatan dibanding prestasi. Hal ini disayangkan oleh Al Mukmin selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Nusa Tenggara Barat (GMNI-NTB).

Kata dia, Kali ini terbukti dengan perubahan Status nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sondosia Bima menjadi RSUD Sultan Ferry Zulkarnain,” ungkapan Al Mukmi pada awak media ini. Selasa, (9/8/2022).

Lanjut Ketua DPD GMNI NTB, Perubahan status rumah sakit seharusnya berdasarkan kemanfaatan sesuai dengan mengusul nama-nama tokoh yang telah mendedikasi diri terhadap pembagunan daerah selama mereka hidup.

“Pasalnya, jangan sampai pengusulan status RUSD tidak berdasarkan latar belakang prestasi dan lain lain,” ujar Al Mukmin dipanggil Akrab Bung AL.

Sambung Bung AL, Apalagi ini sudah mengarah kepada akumulasi kekuasaan dan berujung pada Penguasaan segelintir orang.

“Ia menyayangkan sikap arogansi Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Bima,” sesal putra Bima ini.

Al Mukmin menambah, sesungguhnya hadir RSUD sebagai sandang untuk pelayanan kepada masyarakat pada umumnya sesuai dengan visi-misi pelayanan kesehatan. Pasalnya, Peraturan Bupati pengusulan pergantian nama RSUD Sondosia menjadi RSUD Sultan Fery Zulkarnain apa dasar historisnya?.

“RSUD itu dibangun dengan APBN/APBD bukan dengan uang pribadi Hj. Indah Dhamayanti Putri,SE dan Muhammad Putera Ferryandi, kok kesannya Bupati Bima ingin memanipulasi aset pemerintah daerah, seolah-olah milik pribadi” ngawurkan?,” pungkas pria merakyat dengan semua kalangan.

Redaksi : Aji Rhey

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.