Issue provinsi NTB akan Di mekarkan menjadi dua wilayah, sekda NTB Tanggapi : Itu Hoaks

Bagikan Berita:

Mataram, GemaNtb.Com – Mencuatnya issue pemekaran Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akhir-akhir ini ramai di perbincangkan public, khususnya masyarakat NTB, namun kabar untuk memisahkan Provnsi NTB menjadi dua provinsi tersebut dibantah oleh sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi.

Gita mengatakan “tidak ada rencana penyusunan RUU baru yang mengarah pada pemekaran Provinsi NTB. Ujarnya

“hari-hari terakhir ini beredar berita di media social tentang rencana DPR RI membahas dan akan mengesahkan lima RUU pemekaran daerah. Termasuk provinsi NTB akan menjadi dua dengan terbentuknya provinsi pulau Sumbawa.

Rasanya berita tersebut premature dan menjurus ke hoaks”. Terang Lalu Gita Ariadi pada minggu (26/6/2022) di Mataram.

Asumsi pemekaran tersebut mencuat lantaran kunjungan kerja DPR RI ke NTB beberapa waktu lalu terkait pembentukan 13 RUU, Gita mengatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan sikap inisiatif guna menyerap bentuk-bentuk aspirasi dari masyarakat terkait pembentukan RUU, dan substansinya tidak mengarah pada bahasan pemekaran.

“apalagi selama ini NTB bersama bali, NTB bersama bali dan NTT dibentuk dengan undang-undang 64/1958”. Ujarnya.
Gita melanjutkan, pada 5 juli 1959, dekrit Presiden memerintahkan agar konstitusi kembali ke UUD 1945, di sisi lain UU 64/1958 lahir sebelum dekrit presiden dan acuannya berdasarkan undang-undang dasar sementara (UUDS) saat republic Indonesia serikat (RIS).

“hal tersebut dinilai bernuansa federalistik yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Karena dipandang perlu untuk disesuaikan”. Terangnya

Selain kawasan sunda kecil, kawasan Sulawesi dan Kalimantan juga dibentuk dengan pendekatan yang sama, sehingga inisiasi DPR RI membentuk 13 RUU pembentukan masing-masing provinsi harus di sesuaikan dengan kondisi terkini.
“jadi bukan RUU pemekaran karena Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) masih moratorium”.sambungnya

Gita pun meluruskan bahwa kalaupun provinsi semisal papua dimekarkan, maka provinsi yang sedari awalnya dua akan menjadi lima provinsi, dan hal ini bukan berarti moratorium DOB di lepas, pemekaran papua merupakan amanat dari UU no 21 tahun 2001 mengenai otonomi khusus Papua.
“Ini harus diluruskan, agar tidak menimbulkan disinformasi ditengah masyarakat”. Tutupnya. (GM/Eby)

Sumber: cnnindonesia.com

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.